TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak mempersoalkan apabila Gubernur DKI Anies Baswedan mengembangkan konsep Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut Ahok, setiap gubernur memiliki pemikiran yang berbeda-beda.
"Masing-masing gubernur punya pemikiran masing-masing," kata Ahok saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2019.
Dari pandangan Ahok, penerapan belanja nontunai membantu pemerintah DKI memperoleh data belanja pemegang KJP. Tak hanya itu, pemerintah daerah hendak mengajar pelajar untuk menabung dan disiplin menggunakan uang.
"Setelah akhir tahun mereka boleh pakai semua uang tersebut beli hadiah dan lain-lain," kata Ahok.
Konsep KJP di era Ahok berubah menjadi KJP Plus di pemerintahan Anies. Anies menjabat DKI 1 sejak 2017.
Salah satu perbedaan yang menonjol, yakni dana bantuan KJP Plus dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai. Sementara di era Ahok, pemegang KJP tak dapat mencairkan dana.
"Tergantung masyarakat menilai mana yang lebih mendidik dan tidak saja," kata Ahok.
Dalam survei yang dirilis Populi Center, program KJP Plus versi Anies dianggap lebih baik ketimbang versi Ahok. Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menyatakan kepuasan masyarakat soal KJP Plus versi Anies Baswedan sangat tinggi. Dari 600 responden yang ditanyai pada 9 hingga 18 September lalu, 70 persen di antaranya menyatakan puas.
